BENARKAH PEMILUKADA LANGSUNG MAHAL ?

BENARKAH PEMILUKADA LANGSUNG MAHAL  ?

Oleh : Safrudin HS, S.IP

 

Baru  2 periode melaksanakan pemilukada secara langsung , banyak sudah gugutan dilayangkan pada penyelenggara pemilu, kemendagri,  dan DPR untuk melakukan  kajian ulang tentang pelaksanaan Pemilukada langsung.

Beberapa alasan  mengemuka adalah banyaknya terjadinya kerusuhan oleh pasangan calon yang kalah, demontrasi di kantor KPUD,  tingginya angka gugutan di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan yang kalah, banyaknya pasangan calon terpilih yang akhirnya terjerat KKN, tingginya ongkos politik dan tingginnya biaya pemilukada langsung.

ISU STRATEGIS SEKITAR UU PEMILU

ISU STRATEGIS SEKITAR UU PEMILU

Oleh : Safrudin HS, S.IP

Menjelang  pemilu 2014 ditandai dengan antara lain : pertama, bahwa jabatan presiden pak beye  sudah terakhir, yang berarti tidak bisa dicalonkan lagi untuk pilpres 2014. Kedua ,Munculnya Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh, yang sangat mungkin sebentar lagi melakukan metamorphose dari ormas menjadi sebuah partai politik, artinya persiapan dari kepengurusan yang lebih banyak didominasi kalangan politikus lebih dekat ke syahwat politik. Ketiga, situasi politik senayan diwarnai isi pembahasan strategis  disekitar UU Pemilu. Keempat, Hubungan DPR dengan Lembaga  Negara lainnya yang tidak harmonis.

Beberapa isu strategis yang dimunculkan oleh partai politik penguasa parlemen disekitar perubahan paket UU Pemilu antara lain adalah

1.       Keinginan untuk penyederhanaan partai politik peserta pemilu,

2.       Keinginan untuk menaikkan ET (Electoral Threshould),

3.       Keinginan untuk menaikkan PT (Parlemtary Threshould),

4.       Keinginan adanya perubahan daerah pemilihan, dan

5.       Keinginan untuk memasukkan orang partai politik ke KPU dan KPUD sebagai penyelenggara pemilu.

KEINGINAN UNTUK MENGGELAR PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH

KEINGINAN UNTUK MENGGELAR PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH
Oleh Safrudin HS, S.IP
Wacana untuk menggelar pemilu nasional dan pemilu daerah adalah hal logis yang berkembang dengan mendasari kasus empiris utamanya akan kecenderungan menurunnya tingkat kehadiran pemilih dalam TPS, hasil pemilukada yang belum optimal, terjadinya kerusuhan, banyaknya anggota DPR dan pemimpin daerah hasil pemilukada yang terjerat korupsi dan terbukti di pengadilan , menurunnya kinerja para wakil rakyat dan lainnya. Banyak kasus empiris selama pelaksanaan pemilu DPR , DPD, DPRD dan pemilukada yang dapat dipetik pelajarannya.

POLITIK DAGANG SAPI

POLITIK DAGANG SAPI

Oleh : Safrudin HS, S.IP

Penolakan terhadap dua pimpinan KPK oleh anggota DPR yang terhormat adalah cermin dari politik balas dendam. Politik balas dendam ini nampaknya bagian dari politik dagang sapi, dimana politik ini nantinya akan dipakai untuk dijadikan daya tawar DPR terhadap kinerja KPK. Juga politik balas dendam ini akan dijadikan politik pengaman anggota DPR agar dikemudian hari tidak dijebloskan ke penjara  sebagaimana anggota DPR masa lalu yang terlibat politik dagang sapi saat pemilihan Gubernur BI.