• Selayang Pandang

  • Arsip

  • Februari 2011
    S S R K J S M
    « Jan   Mar »
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  
  • Tertinggi

    • Tak ada

ISU STRATEGIS SEKITAR UU PEMILU


ISU STRATEGIS SEKITAR UU PEMILU

Oleh : Safrudin HS, S.IP

Menjelang  pemilu 2014 ditandai dengan antara lain : pertama, bahwa jabatan presiden pak beye  sudah terakhir, yang berarti tidak bisa dicalonkan lagi untuk pilpres 2014. Kedua ,Munculnya Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh, yang sangat mungkin sebentar lagi melakukan metamorphose dari ormas menjadi sebuah partai politik, artinya persiapan dari kepengurusan yang lebih banyak didominasi kalangan politikus lebih dekat ke syahwat politik. Ketiga, situasi politik senayan diwarnai isi pembahasan strategis  disekitar UU Pemilu. Keempat, Hubungan DPR dengan Lembaga  Negara lainnya yang tidak harmonis.

Beberapa isu strategis yang dimunculkan oleh partai politik penguasa parlemen disekitar perubahan paket UU Pemilu antara lain adalah

1.       Keinginan untuk penyederhanaan partai politik peserta pemilu,

2.       Keinginan untuk menaikkan ET (Electoral Threshould),

3.       Keinginan untuk menaikkan PT (Parlemtary Threshould),

4.       Keinginan adanya perubahan daerah pemilihan, dan

5.       Keinginan untuk memasukkan orang partai politik ke KPU dan KPUD sebagai penyelenggara pemilu.

Banyak keinginan anggota DPR untuk merevisi  paket  UU Pemilu. Keinginan tersebut menjadikan pengelompokan antara yang ingin mempertahankan tingkat ET dan PT sebagaimana keadaan sekarang, dan adanya kelompok partai penguasa kursi yang ingin meningkatkan  ET dan PT dengan agenda terealisasinya  upaya penyederhanaan partai politik dan penguatan kinerja presiden terpilih. Dua kubu yang saling bertentangan ini tentunya , kedepan akan memakan korban. Pertama parpol peraih kursi di bawah ET dan  PT , akan kehilangan kursi atau mungkin melebur atau bergabung dengan partai yang memenuhi ET dan PT menjelang pemilu 2014. Kedua, Partai politik baru yang akan ikut menjadi peserta pemilu 2014 akan mengalami kesulitan ketika dilakukan verifikasi sebagai partai politik dan sebagai peserta pemilu. Upaya menjegal parpol baru adalah dengan peningkatan persyaratan untuk menjadi parpol di persulit.

Berbagai upaya untuk penyederhanaan partai politik akan kelihatan pada  pasal ketentuan ET dan PT di draf UU Pemilu.  Untuk peningkatan  ke angka 4 % saja sudah banyak yang berguguran, apalagi ada yang ingin menaikkan  ET menjadi 10 % . Memang efektif dan terkesan mengulang cara masa orde baru.

Perubahan DP daerah pemilihan juga akan  alot apabila pada pembagian kursi setiap DP dianggap menguntung partai politik peraih kursi besar besar. Dua kubu akan mengajukan  konsep yang saling menguntungkan kubunya. Partai politik peraih kursi kecil/sedikit akan berjuang untuk kursi per DP kisaran 3  – 12 , dan sebaliknya partai politik besar akan memilih opsi antara 3 – 8. Tidak saja pada besaran kursi, juga cakupan kabupaten/kota yang menjadi gabungan untuk sebuah DP.

Waspada Kasus

Berbagai usulan atas pembahasan isu diatas sangat mungkin berakhir tragis. Artinya semua keinginan untuk menaikkan ET dan PT juga upaya penyederhanaan partai politik ke depan akan terganjal oleh kasus-kasus politik yang sampai sekarang belum kelar. Semua partai politik peraih kursi signifikan belum lepas dari catatan masalah. Golkar dengan kasus Pajak  (Kelompok perusahaan) pak Ical, Partai Demokrat dengan Century, PDI Perjuangan dengan Pemilihan Mirandha G dllnya, menunjukkan kasus yang nantinya akan menjadi kekuatan lobby politik tingkat tinggi.

Pengalaman sebelumnya juga telah menyandra agenda politik masa depan, berakhir dengan pasal-pasal yang melemahkan  agenda reformasi politik dan hukum. Politik dagang sapi akan marak, dan kasus-kasus yang selama ini belum tuntas akan dijadikan barter pasal yang menguntungkan kepentingan bersama. Minimnya syarat ijazah untuk pencalonan anggota DPR dan DPRD (PKB dan PPP yang kadernya dari pesantren akhirnya terakomodir), Ijazah untuk calon Presiden (PDI Perjuangan yang mencalonkan ibu Mega jadi lolos), ET yang 2,5 % (Demokrat, PKS, PAN, PKB, PPP dllnya diuntungkan sehingga mampu bertahan di kursi senayan) dan orang terbukti bersalah di pengadilan (P.Golkar diuntungkan dengan majunya Akbar Tanjung meski kalah konvensi Golkar).

Untuk itu semua masyarakat politik Indonesia perlu mendorong partai politik dengan para wakilnya di Senayan untuk serius menangkap isu strategis diatas. Perubahan sangat di perlukan dalam rangka menuju penyederhanaan partai politik , peningkatan kualitas demokrasi dan pemilu , dan peningkatan kinerja DPR, DPRD dan Pimpinan pusat dan daerah.

Salah satu harapan masyarakat penyelenggara pemilu adalah keanggotaan KPU dan KPUD tetap  dari unsur masyarakat (tokoh masyarakat, akademisi,    dengan berbasis ilmu yang sepadan) yang netral, independen, non partisan. Jauhkan unsur penyelenggara pemilu dari kepentingan partai politik.  Kerumitan dan kepentingan untuk parpol akan menurunkan kualitas pelaksanaan pemilu. KPU dan KPUD harus tetap netral dan profesional.

Selamat berlobby-lobby politik, rakyat menunggu, jangan sampai masyarakat apatis terhadap politik yang berakhir pada penurunan partisipasi politik masyarakat dan membangun gerakan bawah tanah dan demontrasi dengan kerusuhan dan perusakan pada sarana strategis public.

Safrudin Hadi Saputro, anggota KPUD Pemalang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: