• Selayang Pandang

  • Arsip

  • Mei 2011
    S S R K J S M
    « Apr   Jun »
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
  • Tertinggi

    • Tak ada

Stambus Accord Sulit Direalisasikan


Konfederasi solusi kurangi suara hangus.

JAKARTA – Usulan model stambus accord atau penyaluran suara parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen, parliamentary threshold  (PT), tidak tepat dijalankan di Indonesia. Hal ini karena dalam pemilu sekarang, pemilih sudah langsung memilih nama calon anggota dewan. “Kecuali sistem kita hanya memilih partai,” kata Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar A Gumay saat dihubungi Selasa (17/5).

Dijelaskannya, saat ini, pada tingkat pemilihan di daerah pemilihan (Dapil), setiap pemilik suara harus memilih nama calon anggota legislatif yang diajukan tiap partai. Dan, jika partai yang dipilihnya tidak lolos PT, maka suara pemilihnya akan diberikan kepada partai lain yang lolos PT.

Kalaupun ada calon yang sebenarnya terpilih tapi partainya tidak lolos PT maka calon itu tetap tidak bisa duduk di parlemen. Suaranya telah digunakan oleh partai terpilih untuk mendapatkan jatah kursi yang diduduki nama calon legislator lain dengan dapil yang berbeda pula.

“Sistem pemilu kita saat ini tidak memberi ruang untuk model stambus accord,” katanya. Stambus accord, lanjut dia, bisa digunakan jika dalam pemilu sistem yang digunakan adalah memilih partai saja, serta memberitahukan kepada pemilih sebelum proses pemilihan tentang ke parpol mana suara mereka akan dialihkan. Jika tidak diberi tahu sejak awal, Gumay khawatir terjadinya manipulasi suara pemilih.

Dibanding model stambus accord, Gumay lebih cenderung menyetujui model konfederasi terbuka. Artinya, beberapa partai kecil menyatakan bergabung dalam satu bendera saat mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Dengan begitu, sejak awal pemilih memahami nasib suaranya jika partai pilihannya tidak lolos PT. “Dan tidak ada ruang dibelokkan ke sana-kemari.”

Dengan memutuskan bergabung dalam satu bendera, tanpa menghilangkai bendera partai masing-masing, sebuah grup konfederasi tetap akan bergabung atas nama satu bendera jika berhasil meraih kursi di parlemen. Menurut Gumay, kondisi ini dipertahankan hingga pemilu berikutnya. “Karena mereka memegang mandat masyarakat yang memilih mereka dalam satu gabungan,” ungkapnya.

Tetapi, Gumay mengingatkan bahwa bentukan konfederasi bukan berarti partai-partai yang tergabung dapat langsung lolos PT. Kalaupun sudah tergabung dalam konfederasi tetapi tetap tidak lolos PT, tetap saja tidak ada satu pun partai dalam konfederasi yang bisa duduk dalam parlemen.

Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa juga melihat bahwa gagasan partainya untuk membentuk konfederasi sebagai hal yang lebih realistis. “Undang-undang kita tidak memungkinkan itu (stambus accord–Red),” kata Hatta.

Melalui konfederasi, dia menyatakan, potensi dagang sapi atau jual beli suara bisa ditekan semaksimal mungkin, bahkan tertutup sama sekali. Alasannya, setiap parpol akan melakukan konsolidasi dalam mendulang suara pemilu, kemudian baru bergabung setelah pemilu digelar.

Ketua Bidang Komunikasi Politik DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyebut ada muncul dua model konfederasi yang bisa diterapkan mulai Pemilu 2014 mendatang. Pertama adalah konfederasi murni, yaitu kesepakatan dua atau lebih partai bergabung dalam satu bendera pada pemilu, tetapi eksistensi tiap-tiap partai tetap ada. Perwujudan konsep konfederasi murni adalah seperti Barisan Nasional di Malaysia atau Partai Demokratik Liberal di Jepang pada masa-masa awal.

Model konfederasi kedua adalah konfederasi baru yang dibangun setelah pemilu digelar. Artinya, partai-partai yang tidak memiliki cukup suara duduk di parlemen berkonfederasi dengan partai yang bisa melewati PT.

Bahaya kenaikan PT
Direktur Eksekutif Cetro Hadar A Gumay mengingatkan, kenaikan PT bisa membahayakan legitimasi DPR. Hal ini akan terjadi suara yang tidak terwakili di parlemen semakin membesar.

Cetro mengingatkan bahwa pada Pemilu 2009 lalu, dengan PT 2,5 persen saja, terdapat 18 persen atau 19 juta suara yang tidak terwakili dalam parlemen. Ini karena total 19 juta suara tersebut memilih parpol yang akhirnya tidak lolos PT sehingga tidak mendapatkan jatah kursi. “Kalau dinaikkan lagi, potensi suara yang tidak terwakili akan semakin besar,” ungkapnya. Jika diasumsikan pada Pemilu 2009 lalu menggunakan PT sebesar lima persen, maka ada 33 juta suara yang tidak terwakili dalam parlemen. Ini justru akan membahayakan legitimasi parlemen sendiri di masyarakat. c41, ed: joko sadewo (Koran Republika, Mei 2011)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: