Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN oleh KPK


Kamis, 19 Agustus 2010, Dalam rangka untuk antisipasi terhadap kesulitan pengisian lembar LHKPN, KPUD Pemalang mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memberikan materi bimbingan teknis pengisian  LHKPN. Hadir peserta antara lain pasangan balon Junaedi – Mukti Agung W.ST, Drs,Heri Santoso – Agustina Sri Rahayu, Hadi Sutarno – Hj.Sri Mustiti, Dra. Amirah,M.Ag, Hj.Siti Sukesi.

Acara Bimbingan Teknis Pengisian LHKPN dan Pajak bagi Balon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang tahun 2010 dipandu oleh Abdul Hakim,S.HI dan pemateri dari KPK saudara Andhika Widiarto, SE,MM. Dalam sambutannya Abdul Hakim mengingatkan kepada para balon untuk serius dalam pengisian LHKPN dan menyerahkan sebelum masa pendaftaran balon atau paling tidak pada masa pendaftaran balon mulai tanggal 25 – 31 Agustus. Penyerahan berkas LHKPN merupakan salah satu persyaratan yang apabila tidak menyerahkan akan berakibat gugurnya calon. Hal ini pernah terjadi di kabupaten Bintan ,propinsi Riau, ada calon yang gugur pada verifikasi berkas pencalonan karena tidak melampirkan tanda terima LHKPN yang dikeluarkan KPK.

Pemateri dari KPK Andhika Widiarto meminta para balon baik yang pernah mengisi maupun yang baru pertama kali mengisi LHKPN untuk jujur dalam pengisian lembar yang ada. KPK siap membimbing dan membuka konsultasi seluas-luasnya. Materi yang disampaikan KPK dengan judul “Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” berisi antara lain :

  1. Latar Belakang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan : a.Penanaman sifat kejujuran, keterbukaan dan tanggungjawab;b.Pembangkitan rasa takut untuk berbuat korupsi; c.Pendeteksi piotensi konflik kepentingan antara tugas public dan kepentingan pribadi; d.Penyediaan sarana kontrol masyarakat; e.penguji integritas para calon (Bupati dan Wakil Bupati) maupun Pejabat Negara.
  2. Kewajiban Penyelenggara Negara Terkait Harta Kekayaan (Berdasarkan UU No.28 Tahun 1999):Setiap Penyelenggara Negara Berkewajiban untuk :a.Bersedia diperiksa harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat (pasal 5 ayat 2); b.melaporkan dan mengumunkan harta kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat (pasal 5 ayat 3).
  3. Bimbingan pengisian masing-masing formulir.

Acara bintek diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para balon yang terkait dengan pengisian  formulir dan sesi selanjutnya diisi dari petugas pajak dari Kantor Pajak Kota Pekalongan. (agh)

Safrudin HS, S.IP

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: