• Selayang Pandang

  • Arsip

  • Desember 2014
    S S R K J S M
    « Feb    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  
  • Tertinggi

    • Tidak ada

Rapat Pembahasan Recana Gedung Baru


Senin tanggal 27 Februari 2012 KPU Kabupaten Pemalang mengadakan rapat internal guna membahas Rencana Gedung Baru. sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2011 TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROi’INSL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA, Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota terdiri dari Tipe I, Tipe II, Tipe III dan Tipe IV.

TIPE I

  1. Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing1,4 m²;
  2. Ruang Kerja Sub Bagian dengan luas masing-masing 12 m² ;
  3. Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
  4. Ruang Rapat Pleno dengan Luas96 m²
  5. Gudang atau Ruang Arsip dengan lttas masing-masing 30 m²;
  6. Gudang induk dengan luas 60 m²;
  7. Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
  8. Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²;
  9. Ruang Perpustakaan dengan luas 72 m²;
  10. 40% x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lainlain) dengan luas 99 m².

TIPE II

  1. Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m²;
  2. Ruang Kerja Sub Bagian dengan lu.as masing-masing 12 m²;
  3. Ruang Kerja Staff dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1m²;
  4. Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²;
  5. Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²;
  6. Gudang induk dengan luas 60 m²
  7. Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
  8. Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²;
  9. Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²;
  10. 35% x luas (sebagai selasar,toilet Dan mushola dan lain-lain) dengan luas 87 m².

TIPE III

  1. Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kcta dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaterr/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas masing – masing 14 m²;
  2. Ruang Kerja Sub Bagian dengan lu;rs masing-masing 12 m²;
  3. Ruang Kerja Sta{f dengan luas masing-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1 m²;
  4. Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²;
  5. Gudang atau Ruang Arsip dengan,.uas masing-masing 30 m²;
  6. Gudang induk dengan luas 60 m²;
  7. Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
  8. Ruang Media Center dan Ruang Pendidikan Pemilih dengan luas 50 m²;
  9. Ruang Perpustakaan dengan luas 12 m²;
  10. 30 % x luas (sebagai selasar,toilet dan mushola dan lain-lain) denganluas 47 m².

TIPE IV

  1. Ruang Kerja KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dan Ruang Kerja Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan KIP Kabupaten/Kota dengan luas Masing – masing 14m²;
  2. Ruang Kerja Sub Bagian dengan lurs masing-masing 12m²;
  3. Ruang Kerja Staff dengan ltras mas.ng-masing 3 m² dan Ruang Arsip 1m²;
  4. Ruang Rapat Pleno dengan luas 96 m²;
  5. Gudang atau Ruang Arsip dengan luas masing-masing 30 m²;
  6. Gudang induk dengan luas 60 m²;
  7. Ruang Data Center dengan luas 6 m²;
  8. Ruang Media Center dan Ruang Pr’r,didikan Pemilih dengan luas 50 m²;
  9. Ruang Perp:rstakaan dengan luas 12 m²;
  10. 25% x luas (sebagai selasar,toilet ian mushola dan lainlain) dengan luas 62 m².
Kab. Pemalang dengan jumlah penduduk 1.343.927 tipe kantor KPU adalah tipe I dengan Luas bangunan 609 m² dan Luas minimal lahan bangunan 466 m².
contoh layout gedung baru (agh)

Jum’at Bersih dan SehatJum’at Bersih dan Sehat


Jum’at,24 Juni, 2011. Dalam rangka menciptakan suasana /iklim kerja yang baik dan sejuk, KPUD Pemalang pada tiap hari Jum’at mengadakan kegiatan antara lain  gerakan Jum’at Bersih yang berarti semua anggota sekretariat KPUD dan anggota KPUD membersihkan lingkungan kantor mulai dari ngepel lantai, nyapu lantai ruangan dan halaman, menghilangkan rumah laba-laba/sawang, merawat pot bunga dan mencabuti rumput liar; Jum’at Sehat artinya pada hari Jum’at semua anggota sekretariat KPUD dan anggota KPUD melakukan olah raga antara lain Futsal, senam dan gerak jalan; dan Jum’at Sosial artinya pada hari Jum’at tepatnya tiap 3 bulan sekali anggota KPUD dan sekretariat melakukan gerakan donor darah dan sudah mulai tahun 2004 sampai sekarang.

Berbagai gerakan Jum’at ini dimaksudkan untuk membangun tim kerja yang solid , kuat dan tetap peduli lingkungan. Juga gerakan ini untuk memberi kesempatan tubuh untuk melakukan rotasi fungsi tubuh agar tetap sehat dan kuat dalam melakukan setiap aktifitas kerja.

Biasanya sebelum dimulai gerakan Jum’at bersih, Ketua dan Sekretaris KPUD memberikan tausiah , arahan kerja dan evaluasi kerja dalam rangka untuk tetap kerja sesuai aturan main dan membangun kebersamaan diantara anggota.(SAF).

Tuntutan Calon Perseorangan Heri – Agustin ditolak Majelis Hakim PTUN Semarang


Selasa, 7 Juni 2011. Sidang gugutan calon Perseorangan Heri – Agustin  terhadap KPUD Pemalang berakhir pada sidang yang  ke -23 kalinya. Acara persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Edy, SH   dan dua anggota hakim   M.Arif Pratama, SH,dan Teguh Bakti,SH  telah memutuskan bahwa semua gugatan yang diajukan oleh penggugat atas nama Heri dan Agustin terhadap tergugat KPUD Pemalang adalah semua ditolak.  Artinya persidangan dimenangkan oleh KPUD selaku tergugat.

Acara persidangan dengan putusan akhir dihadiri oleh 4 anggota KPUD : Zubaedah, S.Sos.,Abdul Hakim, S.Ag, Dewi Widiastuti dan Safrudin HS,S.IP, sedangkan dari sekretaris KPUD  diwakili oleh sekretaris Drs Budi Utomo , para Subag dan bendahara KPUD Pemalang.

Selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim PTUN masing-masing penggugat dan tergugat diberi kesempatan selama 14 hari untuk memberi tanggapan atas putusan Hakim PTUN. Juru bicara KPUD Zubaedah S.Sos secara lisan dan langsung telah memberi tanggapan dan menyatakan menerima semua keputusan hakim. Sedangkan pihak penggugat melalui Agustina menyatakan pikir-pikir dan akan memberi keterangan dalam kurun waktu 14 hari (apakah akan melakukan banding atau menerima putusan ditingkat PTUN Semarang).(Saf)

Hasyim: Politik Uang Mustahil Lahirkan Pemimpin Jujur


Selasa, 07 Juni 2011 19:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi, menyatakan, Indonesia akan sulit memperoleh pemimpin yang jujur selama proses pemilihannya masih diwarnai praktik politik uang.

“Karena ‘membeli’ dengan jujur adalah sesuatu yang paradoksal,” katanya di Jakarta, Selasa (7/6). Ia mengemukakan, adanya praktik politik uang, maka hak pilih rakyat bukan disalurkan dengan kesadaran untuk mendapatkan pemimpin yang baik, melainkan rakyat menjual suaranya, baik karena faktor kemiskinan maupun kerusakan moral kebangsaan.

“Siapakah yang mampu membeli rakyat kemudian dengan jujur memimpin rakyat?” katanya. Ia mengemukakan, pembeli suara rakyat biasanya orang yang sebenarnya tidak memiliki kepercayaan dari rakyat, namun ingin jadi pemimpin melalui segala cara, termasuk menggunakan kekuatan uang.

“Kalau Indonesia berjalan seperti ini terus, pasti menjadi negara yang gagal,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, pembenahan berbagai peraturan yang masih membuka celah praktik politik uang harus dilakukan secara serius.

Upaya penyadaran publik terkait bahaya praktik politik uang dan perlunya menggunaan hak pilih secara bertanggung jawab, katanya, juga harus digencarkan mengingat berbagai survei menunjukkan bahwa publik begitu permisif terhadap praktik itu.

Ia mengatakan, rakyat harus menyadari bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur, berani, kompeten, dan siap mengelola “Indonesia untuk Indonesia”.

Siapapun yang memenuhi keempat syarat tersebut, katanya, pantas didukung bersama.
“Kekalutan demi kekalutan sosial yang kemudian didera dengan goncangan alam, karena sulitnya mendapatkan empat hal tersebut,” kata Hasyim yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok tersebut.

Redaktur: taufik rachman

Sumber: antara

PAN: Kasus Pemilu 2009 Jangan Terulang Lagi, KPU Harus Independen


Selasa, 07 Juni 2011 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Fraksi PAN DPR, Sapto Tjatur Edy, mengingatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus independen. Oleh karena itu ia menolak jika anggota KPU diisi kader parpol.

Menurut Tjatur, biarkan KPU menjadi lembaga independen. Dengan begitu, KPU tak bisa diintervensi pihak manapun. “Anggota KPU harus diisi orang luar atau nonparpol,” katanya kepada Republika, Selasa (7/6).

Untuk mengantisipasi kasus pemilu 2009 tidak terulang, Tjatur, menyatakan, perlu dibuat Undang-Undang baru. UU itu nantinya mengatur setiap parpol bisa mengakses semua tahapan pemilu mulai awal hingga akhir.

Dengan begitu, sambung dia, pelaksanaan pemilu dapat berlangsung jujur, adil, dan transparan. ” Tak seperti pada pemilu 2009, dimana anggota KPU dinilai tak independen dan memihak salah satu parpol,” kata Sapto.

Jika pun dipaksakan anggota KPU berasal dari parpol, PAN bisa setuju dengan catatan. Kader tersebut beberapa tahun sebelum terlibat penyelenggaraan pemilu wajib tak aktif dari kepartaian. “ PAN mengusahakan semaksimal mungkin KPU tak diisi orang partai,” kata anggota Komisi III DPR itu.

Tjatur menilai usulan beberapa parpol mendorong KPU diisi kader parpol terkait pengalaman Andi Nurpati. Andi yang dituding terlibat dalam permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang menguntungkan Partai Demokrat. Ia menilai, urgensi agar tak terjadi kecurangan seperti penggelembungan 18 juta suara untuk partai tertentu tak seharusnya dilakukan dengan menempatkan kader parpol di KPU.

Redaktur: taufik rachman

Reporter: C13

Stambus Accord Sulit Direalisasikan


Konfederasi solusi kurangi suara hangus.

JAKARTA – Usulan model stambus accord atau penyaluran suara parpol yang tidak lolos ambang batas parlemen, parliamentary threshold  (PT), tidak tepat dijalankan di Indonesia. Hal ini karena dalam pemilu sekarang, pemilih sudah langsung memilih nama calon anggota dewan. “Kecuali sistem kita hanya memilih partai,” kata Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar A Gumay saat dihubungi Selasa (17/5).

Dijelaskannya, saat ini, pada tingkat pemilihan di daerah pemilihan (Dapil), setiap pemilik suara harus memilih nama calon anggota legislatif yang diajukan tiap partai. Dan, jika partai yang dipilihnya tidak lolos PT, maka suara pemilihnya akan diberikan kepada partai lain yang lolos PT.

Kalaupun ada calon yang sebenarnya terpilih tapi partainya tidak lolos PT maka calon itu tetap tidak bisa duduk di parlemen. Suaranya telah digunakan oleh partai terpilih untuk mendapatkan jatah kursi yang diduduki nama calon legislator lain dengan dapil yang berbeda pula.

“Sistem pemilu kita saat ini tidak memberi ruang untuk model stambus accord,” katanya. Stambus accord, lanjut dia, bisa digunakan jika dalam pemilu sistem yang digunakan adalah memilih partai saja, serta memberitahukan kepada pemilih sebelum proses pemilihan tentang ke parpol mana suara mereka akan dialihkan. Jika tidak diberi tahu sejak awal, Gumay khawatir terjadinya manipulasi suara pemilih.

Dibanding model Baca lebih lanjut

PARTAI POLITIK BARU


Oleh : Safrudin HS. S.IP

Agenda DPR pasca pemilihan adalah selalu melakukan revisi UU paket Politik meliputi UU tentang “Partai Politik”, UU tentang “Pemilu DPR,DPD dan DPRD”, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta UU Penyelenggara Pemilu. Khusus bahasan kali ini adalah tentang pendirian partai politik baru yang akan bertanding dalam pemilu tahun 2014.

Adalah tugas berat bagi para pendiri dan pengurus partai politik baru ,agar bisa mengikuti pemilu DPR maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Berat karena pendirian partai poitik baru akan dihadang oleh UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai hasil revisi dan perubahan atas UU nomor 2 tahun 2008. Tantangan berat ini akan nyata saat dilakukannya verifikasi partai politik sebagai badan hukum oleh Kemenhum dan HAM. Kemudian apabila lolos verifikasi sebagai badan hukum, maka akan dilakukan verifikasi ulang sebagai peserta pemilu oleh KPU. Lolos sebagai partai politik yang berbadan hukum belum tentu lolos sebagai peserta pemilu.

Syarat Pendirian Partai Politik

Untuk dapat mendirikan partai Politik baru maka perlu untuk tahu akan syarat yang harus dipenuhi sesuai pasal 2 UU No 2 tahun 2011 tantang Partai Politik  yaitu :

(1)   Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.

Pasal 3 UU no 2 tahun 2011 berbunyi

1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:

a. akta notaris pendirian Partai Politik;

b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihanumum; dan

e. rekening atas nama Partai Politik.

Pemenuhan persyaratan untuk pasal 2 tentunya mudah bagi mereka yang ingin mendirikan partai politik. Namun pemenuhan selanjutnya pasal 3 UU no 2/2011 khususnya huruf c akan menyulitkan  di lapangan.

Pengalaman saat Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: